Politik dan Strategi Nasional

1.1    PENGERTIAN POLITIK , STRATEGI ,  DAN POLSTRANAS

1. PENGETIAN POLITIK

Kata” politik”secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya dadalah polis, berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan.Dalam bahasa indonesia,poloitik dalam arti politics mempunyai kepentingan umum warga negara satuan bangsa.Politik merupakan suatu rangkaian asas,  prinsip, keadaan, jalan , cara , dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki. Dalam bahasa inggris,politics adalah suatu rangkaian asas (prisip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.Sedangkan policy, yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanana, adalah pertimbangan- pertimbangan yang di anggap dapat menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang di kehendaki. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan,  pengambilan keputusan,kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

 A. NEGARA

Negara

 merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang di taati oleh rakyatnya. Boleh di katakan negara merupakan bentuk memasyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

Betuk Kenegaraan

 Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk Negara yang pernahada antara lain sebagai berikut:

A) SERIKAT NEGARA (KONFEDARASI):

Adalah perserikatan beberapa negarayang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun ke luar. Padaumumnya Konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untukmengadakan kerjasama dalam bidang tertentu, misalnya

B) NEGARA DOMONION:

 Negara domonion ini ialah suatu negara yangtadinya daerah jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yangmengakui raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang  persatuanmereka.

C) NEGARA PROTEKTORAT:

 suatu negara yang berada di bawah lindungannegara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan darinegara protektorat itu dengan persetujuan diserahkan kepada negarapelindung. Contoh negara protektorat;Mesir, protektorat dari Turki (1917)Zanzibar,  protektorat dari Inggris (1890) Albania, protektorat dari Italia (1936)

D) NEGARAN TRUSTEE (PERWALIAN):

 bentuk negara yang pemerintahannyaberada di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Munculnya Trusteemerupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah perang dunia

E) NEGARA KOLONI ATAU JAJAHAN:

  bentuk negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Contoh: Indonesia sebelum 17 Agustus 1945.

F) NEGARA MANDAT:

 Yaitu bentuk negara bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia I, yang diletakkan dalam pemerintahan mandatdari negara negara yang menang perang di bawah pengawasan DewanMandat Liga Bangsa Bangsa. Contoh : Kamerun bekas jajahan Jermanmenjadi Mandat Perancis.

G) NEGARA UNI:

  bentuk gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai seorang raja. Ada 2 (dua) macam uni : Uni Personil: Uni yang terjadi apabila dua negara yang tergabung secarakebetulan mempunyai kepala negara yang sama. Contoh : Uni Belanda Uni Riil: Uni yang terjadi apabila Negara negara yang tergabung memiliki kelengkapan  Negara yang sama untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, yang dibentuk melalui  perjanjian.

D. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan

 (policy) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dalam pemikirannya adalah bahwa masyarakat memilih beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara  bersama pula, sehingga perlu rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakanoleh pihak yang berwenang.

E. DISTRIBUSI

Yang dimaksud distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting.Ia harus membagi secara adil.Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

2. PENGERTIAN STRATEGI

Strategi berasal dari bahasa yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general”

atau seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan.Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan tempuran untuk memenangkan peperangan.Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari perang. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mencapatkan kemenangan atau  pencapaian tujuan.Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ( ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu cita-cita dan tujuan nasional.Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan (perencanaan,  pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

STRATEGI NASIONAL

adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka  panjang.

2.2 DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945 . sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-

lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” .

Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan -  badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”,

yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok  penekan (pressure group) . Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . 

Sedangkan proses  penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah  presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh  presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan .

Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

OTONOMI DAERAH

 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah: 1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). 2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

KEWENANGAN DAERAH

 1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang  politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

2. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan  pengendalian pembangunan secara makro. 

3.  Bentuk dan susunan pemerintahan daerah, a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.  b. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. 1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil 2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah. 3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. 

4.  Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota. 

5.  Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.

6.  Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

PENUTUP

21.  Kesimpulan

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian, Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah tertulis dalam pembahasan diatas.

Ketahanan Nasional Indonesia dalam Astagatra

Ketahanan Nasional

Berdasarkan pengertian konsepsi ketahanan nasional, seluruh aspek kehidupan nasional diperinci dengan sistematika Astagatra (Delapan aspek) yang terdiri dari Trigatra (Tiga aspek alamiah) dan Pancagatra (Lima aspek sosial).

A.    Aspek Trigatra (tiga aspek alamiah)

Trigatra (Tiga aspek alamiah) adalah aspek-aspek suatu negara yang sudah melekat pada negara itu. Oleh karena itu unsur-unsurnya tidak sama dalam tiap negara. Trigatra meliputi Geografi, Kekayaan alam, dan Kependudukan.

1.      Geografi

Geografi suatu negara adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah kedalam maupun keluar.

Menurut letak geografinya, bentuk negara dapat dibagi dalam negara yang berada di daratan, di lautan, atau keduanya.

1)      Negara yang dikelilingi daratan. Lingkungan negara ini bersifat serba daratan atau serba benua.  

2)      Negara dikelilingi lautan. Dapat dibedakan dalam :

a.       Negara kepulauan (Archipelagis state) adalah suatu negara yang bersifat kepulauan (Archipelago)

b.      Negara pulau (Island state), berbeda dengan negara kepulauan. Pada negara pulau unsur darat lebih besar daripada unsur laut.

c.       Negara mempunyai bagian wilayah yang bersifat kepulauan. Negaranya sendiri bersifat negara daratan, tetapi mempunyai suatu bagian wilayah yang bersifat kepulauan. Ini tidak dapat disamakan dengan Negara kepulauan.

d.      “Circume marine” state adalah negara yang komponennya hanya dapat dicapai melalui transportasi laut. 

2.      Kekayaan alam

Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di     laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara yang dapat diperinci sebagai berikut :

a)      Kekayaan alam yang digolongkan dalam :

(1)   Kekayaan alam hewani (fauna)

(2)   Kekayaan alam nabati (flora)

(3)   Kekayaan alam mineral (tambang)

b)      Sifat kekayaan alam

(1)   Dapat diperbaharui (hutan, hewan, dll)

(2)   Tidak dapat diperbaharui (mineral)

c)      Keberadaan kekayaan alam

(1)   Diatmosfir (oksigen, sinar matahari dll)

(2)   Di permukaan bumi (fauna dan flora)

(3)   Di dalam bumi (barang tambang)

Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga ada negara yang kaya dan Negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan akan kekayaan alam ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya yang dapat menimbulkan problema hubungan internasional yang kompleks. Bila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari negara lain dengan berbagai cara.

                 Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut itulah sering timbul masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Pemanfaatan kekayaan alam yang tidak produktif akan mengundang campur tangan negara lain terutama dari negara industry yang membutuhkan bahan baku bagi industrinya. Oleh karena itu perlu dibina kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya, sehingga tercapai nilai guna yang maksimal bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.

3.      Kependudukan

      Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan disuatu negara. Dengan kata lain manusia yang tinggal di suatu negara akan menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional, dalam arti manusialah yang akan mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara.

      Masalah yang berkaitan dengan kependudukan adalah :

a)      Jumlah penduduk

                        Apabila jumlah penduduk bertambah akan bertambah pula jumlah tenaga kerja yang akan dapat dimanfaatkan untuk produksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan kerja dan peningkatan keterampilan kerja agar  kapasitas berproduksi meningkat, sebab bila tidak, maka akan menambah pengangguran dengan segala dampaknya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

b)      Komposisi penduduk

                        Komposisi penduduk menurut umur banyak mempengaruhi Ketahanan nasional karena jika di presentase kelompok umur terbesar pada umur produktif maka hal ini berarti akan dapat meningkatkan ketahanan nasional tetapi jika yang terbesar kelompok umur non-produktif maka akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

c)      Penyebaran penduduk

                        Penyebaran penduduk akan akan sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional, karena penyebaran penduduk akan berpengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelolah kekayaan alam.

                        Namun pada kenyataan manusia ingin selalu bertempat tinggal di daerah yang memungkinkan jaminan kehidupannya yang maksimal, hal ini menyebabkan adanya daerah padat dan daerah jarang penduduknya. Untuk menyebarkan penduduk tersebut pemerinah berupaya dengan melaksanaka program transmigrasi dan penyebaran pembangunan pusat industry dan sebagainya, dan diharapkan usaha tersebut akan dapat meningkatkan ketahanan nasional.

B.     Aspek Panca Gatra (lima aspek sosial)

            Tri Gatra meliputi Gatra Geologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, Gatra Pertahanan Keamanan.

1.      Gatra Geologi

            Ideologi adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar serta member arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

            Ketahanan ideologi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambtan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa.

2.      Gatra Politik

            Politik diartikan sebagai asas, haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan oleh kekuasaan karena itu masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Pemerintah akan menentukan system politik yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. 

            Ketahanan ideologi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambtan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa.

3.      Gatra Ekonomi

            Kegiatan ekonomi adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyrakat di dalam pengelolaan faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) dan distribusi barang dan jasa hasil produksi demi kesejahteraan rakyat, baik fisik maupun mental spiritual.

            Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi (barang dan jasa) serta meningkatkan kelancaran distribusi (barang dan jasa) secara merata ke seluruh wilayah negara.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi kethanan ekonomi, antara lain :

          Bumi dan Sumber Alam, meliputi :

·         Tenaga kerja

·         Modal

·         Industrialisasi

·         Teknologi

·         Hubungan ekonomi luar negeri

·         Prasarana

·         Manajemen

4.      Gatra Sosial Budaya

            Istilah sosial budaya menunjukkan dua segi kehidupan bersama dari manusia, yaitu segi kemasyaralatan dan segi kebudayaan.

1)      Kemasyarakatan

           Untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia harus hidup berkelompok dan berhubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain harus bermasyarakat (bekerjasama satu dengan lainnya). Hidup bermasyarakat akan lebih baik bila diwadahi dalam suatu organisasi dan kehidupan diatur dalam suatu tertib social yang dapat menampung semua aspirasi seluruh warganya.

2)      Kebudayaan

           Budaya adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat dimanifestasikan dalam tingkah laku yang sudah melembaga. Tingkah laku masyarakat kebudayaan tercipta karena faktor yaitu :

a)      Organ biologis manusia dalam arti kebutuhan hakiki manusia

b)      Lingkungan alam yang melahirkan kebiasaan manusia yang hidup disuatu daerah

c)      Lingkungan sejarah

d)     Lingkungan psikologis

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang social budaya adalah :

a.       Tradisi

b.      Pendidikan

c.       Kepemimpinan Nasional

d.      Tujuan Nasional

e.       Kepribadian Nasional

5.      Gatra Pertahanan Keamanan

            Pertahanan keamanan (Hankam) adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI/POLRI sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan Negara serta hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan Negara serta hasil perjuangannya.

            Upaya meningkatkan ketahanan nasional di bdang Hankam adalah peningkatan partisipasi seluruh rakyat an seluruj kekuatan nasional sesuai fungsi dan profesinya dalam upaya bela negara.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan bidang Hankam adalah : 

a.       Doktrin

b.      Wawasan nasional

c.       Sistem hankam

d.      Kondisi geografis negara

e.       Manusia

f.       Integrasi TNI/POLRI dan rakyat

g.      Pendidikan dan kewarganegaraan

h.      Material

i.        Ilmu dan teknologi

j.        Manajemen

k.      Pengaruh luar negeri

l.        Kepemimpinan

C.    Hubungan antar Gatra-gatra Ketahanan Nasional

1.      Hubungan antar Gatra dalam Tri Gatra :

a.       Hubungan antara Geografis dengan kekayaan alam :

1.      Lokasi dan posisi geografis,akan menentukan jenis kekayaan alam yang dikandungnya.

2.      Lokasi geografis yang mengandung sumber kekayaan alam, menentukan pengelolaan dan distribusinya.

3.      Pengelolaan kekayaan alam dan distribusinya, sangat bergantung geografisnya.

b.      Hubungan antar Gatra Geografis dengan Kemampuan Penduduk :

1.      Mata pencaharian penduduk erat dengan lokasi, posisi, dan kondisi geografis.

2.      Adat istiadat penduduk, banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya.

3.      Tingkat kesejahteraan penduduk sangat bergantung kepada kemampuan penduduk dalam memanfaatkan lokasi dan posisi geografisnya.

c.       Hubungan antar Kekayaan Alam dengan Kemampuan Penduduk :

1.      Taraf hidup pendudu, sangat dipengaruhi oleh kecerdasan, keterampilan dan ketangkasan penduduk dalam mengelolah kekayaan alam.

2.      Kekayaan alam akan bermanfaat, jika dikelola penduduk yang kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.

3.      Distribusi penduduk ke tempat sumber kekayaan alam, akan lebih meningkatkan taraf hidupnya.

2.      Hubungan antar Gatra dalam Panca Gatra

a.       Hubungan antara ideologi dengan politik :

1.      Ideologi nasional akan mempengaruhi sistem politi nasional.

2.      Ideologi nasional merupakan sumber inspirasi alam menyusun perundang-undangan negara atau politik nasional.

3.      Ideology nasional merupakan penentu supra dan struktur politik dalam menentukan keputusan politik bagi pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa.

b.      Hubungan antara Ideologi dengan ekonomi :

1.      Ideologi nasional menentukan system perekonomian yang dianut bangsa dan negara.

2.      Ideologi nasional mempengaruhi hubungan industrial Pancasila dengan hubungan pengusaha dan buruh.

3.      Ideologi nasional melandasi cara berfikir penduduk dalam menentukan produksi dan distribusinya.

c.       Hubungan antara ideologi dengan social budaya :

1.      Ideologi nasional mempengaruhi bentuk hubungan sosial antar penduduk di suatu negara.

2.      Ideologi nasional sangat mempengaruhi produk dan bentuk kehidupan sosial budaya suatu bangsa.

d.      Hubungan antara Ideologi dan Hankam :

1.      Ancaman terhadap negara, pada umumnya diarahkan untuk meniadakan ideologi negara.

2.      Ideologi dan Hankam menentukan sistem Hankam Indonesia.

e.       Hubungan antara Politik dengan Ekonomi :

1.      Tingkahlaku pilitik bangsa dapat terpengaruh oleh tingkat ekonomi bangsa.

2.      Keputusan politik pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

f.       Hubungan antara Politik dengan Sosisl Budaya :

1.      Situasi politik negara akan mempengaruhi pembangunan sosial budaya bangsa.

2.      Tingkahlaku politik bangsa dipengaruhi oleh faktor kehidupan sosial budaya (kecerdasan, ketaatan, keakraban, dll)

g.       Hubungan antara Politik dengan Hankam :

1.      Situasi politik negara sangat besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan.

2.      Keadaan politik yang stabil dan dinamik, memberi rasa aman, terlaksananya pembangunan nasional dan ketahanan nasional secara mantap.

3.      Sistem politik yang berjalan di suatu negara, mempengaruhi sistem Hankam negara tersebut.

h.      Hubungan antara Ekonomi dengan Sosial Budaya :

1.      Kemegahan sosial budaya bangsa, mencerminkan tingkat kesejahteraan fisik dan mental.

2.      Tingkat kemakmuran ekonomi suatu bangsa, mempengaruhi tingkahlaku sosial dan perkembangan budaya bangsa.

i.        Hubungan antara Ekonomi dengan Hankam :

1.      Stabilitas keamanan mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional.

2.      Tingkat kemampuan ekonomi bangsa mempengaruhi pembangunan Hankam.

j.        Hubungan antara Sosial Budaya dengan Hankam :

1.      Stabilitas keamanan yang mantap, memberi kesempatan untuk pembangunan sosial budaya (parawisata, kesejahteraan dll)

2.      Keadaan sosial budaya yang timpang dan kontadiksi, dapat menibulkan ketegangan sosial budaya yang akhirnya dapat berkembang menjadi revolusi sosial yang membahayakan ketahanan nasional. 

3.         Hubungan antara Tri Gatra dengan Panca Gatra :

1.      Kekuatan dan kelemahan aspek Tri Gatra sangat berpengaruhterhadap kehidupan pada aspek Panca Gatra dan sebaliknya.

2.      Ketahanan nasional yang bulat dan utuh, di dalamnya terkandung hubungan erat antar gatra dalam seluruh kehidupan nasional.

3.      Aspek Tri Gatra dan Aspek Panca Gatra berhubungan secara holistik-sinergistik, artinya kedua aspek tersebut saling bergantung, saling mengisi dan saling mengikat secara terpadu.

D.    Hakekat Ancaman Asta Gatra

1.      Ancaman Unsur Tri Gatra

a)      Lokasi dan Posisi Geografis negara :

1.      Dampak lingkungan yang mengkibatkan polusi udara, polusi air, polusi suara, polusi bumi, polusi bau dan polusi rumah tangga.

2.      Keterbukaan posisi geografisindonesia dari segala penjuru dunia, yang dapat membuka kerawanan dari berbagai Negara.

b)      Keadaan dan Kekayaan alam Indonesia :

1.      Masih kurangnya modal untuk mengelolah kekayaan alam dan keterampilan penduduk yang masih relative kurang.

2.        Kesediaan tenaga ahli luar negeri yang ingin mengelolah/menggali sumber kekayaan alam kita.

c)      Kependudukan :

1.      Penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Indonesia dan kepadatan penduduk yang belum merata di wilayah luar Jawa, menyebabkan kerawanan perbatasan dengan negara tetangga.

2.      Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat kita terhadap fungsi dan makna ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia.

2.      Ancaman Unsur Panca Gatra

a)      Ideologi :

1.      Masih adanya sikap sekelompok masyarakat kita yang belum menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Tindakan para pejabat negara kita yang overacting terhadap pelaksanaan Pancasila dan demokrasi Pancasila.

3.      Usaha-usaha para penganut PKI dan anteknya yang ingin merubah pancasila dengan ideologi komunis.

b)      Politik :

1.      Adanya usaha penyimpangan dari kelompok tertentu yang tidak setuju dengan sistem politik demokrasi Pancasila.

2.      Kegiatan oknum organisasi peserta pemilu (OPP) yang menyebarkan isyu-isyu bahwa sistem politik kita tidak demokratis.

3.      Kegiatan provokator dalam Pemilu, yang tidak melaksanakan Pemilu secara tanggungjawab.

4.      Masih adanya sikap sekelompok tertentu, yang belum memahami tentang kehidupan politik Indonesia.

c)      Ekonomi :

1.      Tingkat atau kualitas para pekerja Indonesia (TKI) yang masih rendah.

2.      Masih keterbatasan kemampuan modal perekonomian kita.

3.      Adanya kegiatan kelompok ekonom mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

4.      Masih adanya penerapan sistem ekonomi lain yang tidak diterapkan di Indonesia oleh golongan atau kelompok tertentu.

d)     Sosial Budaya :

1.      Masih adanya oknum yang menerapkan konsep individualis yang mengorbankan orang lain.

2.      Beredarnya kaset video biru yang tidak terkontrol, yang menunjukkan kesenangan dan perilaku budaya dan adat asing, sehingga dapat merusak moral bangsa.

3.      Keengganan generasi muda, untuk mempelajari budaya asli daerahnya dan budaya nasional.

4.      Adat istiadat daerah yang tidak menunjang pembangunan nasional.

e)      Hankam :

1.      Adanya kegiatan kelompok ekstrim yang menghasut masyarakat untuk menentang pemerintahan yang sah.

2.      Usaha-usaha sisa-sisa G.30.S/PKI yang mempengaruhi rakyat Indonesia untuk tidak mau melaksanakan Siskamling.

3.      Sikap masyarakat tertentu yang melimpahkan urusan keamanan kepada aparat keamanan saja.

4.      Tindakan agressor/intervensi dari negara lain terhadap negara kita.