Ketahanan Nasional Indonesia dalam Astagatra

Ketahanan Nasional

Berdasarkan pengertian konsepsi ketahanan nasional, seluruh aspek kehidupan nasional diperinci dengan sistematika Astagatra (Delapan aspek) yang terdiri dari Trigatra (Tiga aspek alamiah) dan Pancagatra (Lima aspek sosial).

A.    Aspek Trigatra (tiga aspek alamiah)

Trigatra (Tiga aspek alamiah) adalah aspek-aspek suatu negara yang sudah melekat pada negara itu. Oleh karena itu unsur-unsurnya tidak sama dalam tiap negara. Trigatra meliputi Geografi, Kekayaan alam, dan Kependudukan.

1.      Geografi

Geografi suatu negara adalah segala sesuatu pada permukaan bumi yang dapat dibedakan antara hasil proses alam dan hasil ulah manusia, dan memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah kedalam maupun keluar.

Menurut letak geografinya, bentuk negara dapat dibagi dalam negara yang berada di daratan, di lautan, atau keduanya.

1)      Negara yang dikelilingi daratan. Lingkungan negara ini bersifat serba daratan atau serba benua.  

2)      Negara dikelilingi lautan. Dapat dibedakan dalam :

a.       Negara kepulauan (Archipelagis state) adalah suatu negara yang bersifat kepulauan (Archipelago)

b.      Negara pulau (Island state), berbeda dengan negara kepulauan. Pada negara pulau unsur darat lebih besar daripada unsur laut.

c.       Negara mempunyai bagian wilayah yang bersifat kepulauan. Negaranya sendiri bersifat negara daratan, tetapi mempunyai suatu bagian wilayah yang bersifat kepulauan. Ini tidak dapat disamakan dengan Negara kepulauan.

d.      “Circume marine” state adalah negara yang komponennya hanya dapat dicapai melalui transportasi laut. 

2.      Kekayaan alam

Kekayaan alam adalah segala sumber dan potensi alam yang terdapat di bumi, di     laut, dan di udara dalam wilayah suatu negara yang dapat diperinci sebagai berikut :

a)      Kekayaan alam yang digolongkan dalam :

(1)   Kekayaan alam hewani (fauna)

(2)   Kekayaan alam nabati (flora)

(3)   Kekayaan alam mineral (tambang)

b)      Sifat kekayaan alam

(1)   Dapat diperbaharui (hutan, hewan, dll)

(2)   Tidak dapat diperbaharui (mineral)

c)      Keberadaan kekayaan alam

(1)   Diatmosfir (oksigen, sinar matahari dll)

(2)   Di permukaan bumi (fauna dan flora)

(3)   Di dalam bumi (barang tambang)

Sifat khusus kekayaan alam di bumi ini distribusinya tidak merata dan tidak teratur, sehingga ada negara yang kaya dan Negara yang miskin akan kekayaan alam. Perbedaan akan kekayaan alam ini menyebabkan adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan negara lainnya yang dapat menimbulkan problema hubungan internasional yang kompleks. Bila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari negara lain dengan berbagai cara.

                 Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut itulah sering timbul masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Pemanfaatan kekayaan alam yang tidak produktif akan mengundang campur tangan negara lain terutama dari negara industry yang membutuhkan bahan baku bagi industrinya. Oleh karena itu perlu dibina kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya, sehingga tercapai nilai guna yang maksimal bagi kesejahteraan dan keamanan nasional.

3.      Kependudukan

      Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan disuatu negara. Dengan kata lain manusia yang tinggal di suatu negara akan menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional, dalam arti manusialah yang akan mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara.

      Masalah yang berkaitan dengan kependudukan adalah :

a)      Jumlah penduduk

                        Apabila jumlah penduduk bertambah akan bertambah pula jumlah tenaga kerja yang akan dapat dimanfaatkan untuk produksi dan dapat meningkatkan kesejahteraan kerja dan peningkatan keterampilan kerja agar  kapasitas berproduksi meningkat, sebab bila tidak, maka akan menambah pengangguran dengan segala dampaknya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

b)      Komposisi penduduk

                        Komposisi penduduk menurut umur banyak mempengaruhi Ketahanan nasional karena jika di presentase kelompok umur terbesar pada umur produktif maka hal ini berarti akan dapat meningkatkan ketahanan nasional tetapi jika yang terbesar kelompok umur non-produktif maka akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

c)      Penyebaran penduduk

                        Penyebaran penduduk akan akan sangat besar pengaruhnya terhadap penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan nasional, karena penyebaran penduduk akan berpengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelolah kekayaan alam.

                        Namun pada kenyataan manusia ingin selalu bertempat tinggal di daerah yang memungkinkan jaminan kehidupannya yang maksimal, hal ini menyebabkan adanya daerah padat dan daerah jarang penduduknya. Untuk menyebarkan penduduk tersebut pemerinah berupaya dengan melaksanaka program transmigrasi dan penyebaran pembangunan pusat industry dan sebagainya, dan diharapkan usaha tersebut akan dapat meningkatkan ketahanan nasional.

B.     Aspek Panca Gatra (lima aspek sosial)

            Tri Gatra meliputi Gatra Geologi, Gatra Politik, Gatra Ekonomi, Gatra Sosial Budaya, Gatra Pertahanan Keamanan.

1.      Gatra Geologi

            Ideologi adalah serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar serta member arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

            Ketahanan ideologi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambtan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa.

2.      Gatra Politik

            Politik diartikan sebagai asas, haluan dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan oleh kekuasaan karena itu masalah politik selalu dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Pemerintah akan menentukan system politik yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. 

            Ketahanan ideologi adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambtan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup ideologi suatu bangsa.

3.      Gatra Ekonomi

            Kegiatan ekonomi adalah keseluruhan kegiatan pemerintah dan masyrakat di dalam pengelolaan faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) dan distribusi barang dan jasa hasil produksi demi kesejahteraan rakyat, baik fisik maupun mental spiritual.

            Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi (barang dan jasa) serta meningkatkan kelancaran distribusi (barang dan jasa) secara merata ke seluruh wilayah negara.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi kethanan ekonomi, antara lain :

          Bumi dan Sumber Alam, meliputi :

·         Tenaga kerja

·         Modal

·         Industrialisasi

·         Teknologi

·         Hubungan ekonomi luar negeri

·         Prasarana

·         Manajemen

4.      Gatra Sosial Budaya

            Istilah sosial budaya menunjukkan dua segi kehidupan bersama dari manusia, yaitu segi kemasyaralatan dan segi kebudayaan.

1)      Kemasyarakatan

           Untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia harus hidup berkelompok dan berhubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain harus bermasyarakat (bekerjasama satu dengan lainnya). Hidup bermasyarakat akan lebih baik bila diwadahi dalam suatu organisasi dan kehidupan diatur dalam suatu tertib social yang dapat menampung semua aspirasi seluruh warganya.

2)      Kebudayaan

           Budaya adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat dimanifestasikan dalam tingkah laku yang sudah melembaga. Tingkah laku masyarakat kebudayaan tercipta karena faktor yaitu :

a)      Organ biologis manusia dalam arti kebutuhan hakiki manusia

b)      Lingkungan alam yang melahirkan kebiasaan manusia yang hidup disuatu daerah

c)      Lingkungan sejarah

d)     Lingkungan psikologis

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang social budaya adalah :

a.       Tradisi

b.      Pendidikan

c.       Kepemimpinan Nasional

d.      Tujuan Nasional

e.       Kepribadian Nasional

5.      Gatra Pertahanan Keamanan

            Pertahanan keamanan (Hankam) adalah upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata TNI/POLRI sebagai intinya mempertahankan dan mengamankan bangsa dan Negara serta hasil perjuangannya. Pertahanan keamanan adalah merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan untuk mencapai keamanan bangsa dan Negara serta hasil perjuangannya.

            Upaya meningkatkan ketahanan nasional di bdang Hankam adalah peningkatan partisipasi seluruh rakyat an seluruj kekuatan nasional sesuai fungsi dan profesinya dalam upaya bela negara.

            Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan bidang Hankam adalah : 

a.       Doktrin

b.      Wawasan nasional

c.       Sistem hankam

d.      Kondisi geografis negara

e.       Manusia

f.       Integrasi TNI/POLRI dan rakyat

g.      Pendidikan dan kewarganegaraan

h.      Material

i.        Ilmu dan teknologi

j.        Manajemen

k.      Pengaruh luar negeri

l.        Kepemimpinan

C.    Hubungan antar Gatra-gatra Ketahanan Nasional

1.      Hubungan antar Gatra dalam Tri Gatra :

a.       Hubungan antara Geografis dengan kekayaan alam :

1.      Lokasi dan posisi geografis,akan menentukan jenis kekayaan alam yang dikandungnya.

2.      Lokasi geografis yang mengandung sumber kekayaan alam, menentukan pengelolaan dan distribusinya.

3.      Pengelolaan kekayaan alam dan distribusinya, sangat bergantung geografisnya.

b.      Hubungan antar Gatra Geografis dengan Kemampuan Penduduk :

1.      Mata pencaharian penduduk erat dengan lokasi, posisi, dan kondisi geografis.

2.      Adat istiadat penduduk, banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggalnya.

3.      Tingkat kesejahteraan penduduk sangat bergantung kepada kemampuan penduduk dalam memanfaatkan lokasi dan posisi geografisnya.

c.       Hubungan antar Kekayaan Alam dengan Kemampuan Penduduk :

1.      Taraf hidup pendudu, sangat dipengaruhi oleh kecerdasan, keterampilan dan ketangkasan penduduk dalam mengelolah kekayaan alam.

2.      Kekayaan alam akan bermanfaat, jika dikelola penduduk yang kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.

3.      Distribusi penduduk ke tempat sumber kekayaan alam, akan lebih meningkatkan taraf hidupnya.

2.      Hubungan antar Gatra dalam Panca Gatra

a.       Hubungan antara ideologi dengan politik :

1.      Ideologi nasional akan mempengaruhi sistem politi nasional.

2.      Ideologi nasional merupakan sumber inspirasi alam menyusun perundang-undangan negara atau politik nasional.

3.      Ideology nasional merupakan penentu supra dan struktur politik dalam menentukan keputusan politik bagi pemeliharaan kelangsungan hidup bangsa.

b.      Hubungan antara Ideologi dengan ekonomi :

1.      Ideologi nasional menentukan system perekonomian yang dianut bangsa dan negara.

2.      Ideologi nasional mempengaruhi hubungan industrial Pancasila dengan hubungan pengusaha dan buruh.

3.      Ideologi nasional melandasi cara berfikir penduduk dalam menentukan produksi dan distribusinya.

c.       Hubungan antara ideologi dengan social budaya :

1.      Ideologi nasional mempengaruhi bentuk hubungan sosial antar penduduk di suatu negara.

2.      Ideologi nasional sangat mempengaruhi produk dan bentuk kehidupan sosial budaya suatu bangsa.

d.      Hubungan antara Ideologi dan Hankam :

1.      Ancaman terhadap negara, pada umumnya diarahkan untuk meniadakan ideologi negara.

2.      Ideologi dan Hankam menentukan sistem Hankam Indonesia.

e.       Hubungan antara Politik dengan Ekonomi :

1.      Tingkahlaku pilitik bangsa dapat terpengaruh oleh tingkat ekonomi bangsa.

2.      Keputusan politik pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

f.       Hubungan antara Politik dengan Sosisl Budaya :

1.      Situasi politik negara akan mempengaruhi pembangunan sosial budaya bangsa.

2.      Tingkahlaku politik bangsa dipengaruhi oleh faktor kehidupan sosial budaya (kecerdasan, ketaatan, keakraban, dll)

g.       Hubungan antara Politik dengan Hankam :

1.      Situasi politik negara sangat besar pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan.

2.      Keadaan politik yang stabil dan dinamik, memberi rasa aman, terlaksananya pembangunan nasional dan ketahanan nasional secara mantap.

3.      Sistem politik yang berjalan di suatu negara, mempengaruhi sistem Hankam negara tersebut.

h.      Hubungan antara Ekonomi dengan Sosial Budaya :

1.      Kemegahan sosial budaya bangsa, mencerminkan tingkat kesejahteraan fisik dan mental.

2.      Tingkat kemakmuran ekonomi suatu bangsa, mempengaruhi tingkahlaku sosial dan perkembangan budaya bangsa.

i.        Hubungan antara Ekonomi dengan Hankam :

1.      Stabilitas keamanan mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional.

2.      Tingkat kemampuan ekonomi bangsa mempengaruhi pembangunan Hankam.

j.        Hubungan antara Sosial Budaya dengan Hankam :

1.      Stabilitas keamanan yang mantap, memberi kesempatan untuk pembangunan sosial budaya (parawisata, kesejahteraan dll)

2.      Keadaan sosial budaya yang timpang dan kontadiksi, dapat menibulkan ketegangan sosial budaya yang akhirnya dapat berkembang menjadi revolusi sosial yang membahayakan ketahanan nasional. 

3.         Hubungan antara Tri Gatra dengan Panca Gatra :

1.      Kekuatan dan kelemahan aspek Tri Gatra sangat berpengaruhterhadap kehidupan pada aspek Panca Gatra dan sebaliknya.

2.      Ketahanan nasional yang bulat dan utuh, di dalamnya terkandung hubungan erat antar gatra dalam seluruh kehidupan nasional.

3.      Aspek Tri Gatra dan Aspek Panca Gatra berhubungan secara holistik-sinergistik, artinya kedua aspek tersebut saling bergantung, saling mengisi dan saling mengikat secara terpadu.

D.    Hakekat Ancaman Asta Gatra

1.      Ancaman Unsur Tri Gatra

a)      Lokasi dan Posisi Geografis negara :

1.      Dampak lingkungan yang mengkibatkan polusi udara, polusi air, polusi suara, polusi bumi, polusi bau dan polusi rumah tangga.

2.      Keterbukaan posisi geografisindonesia dari segala penjuru dunia, yang dapat membuka kerawanan dari berbagai Negara.

b)      Keadaan dan Kekayaan alam Indonesia :

1.      Masih kurangnya modal untuk mengelolah kekayaan alam dan keterampilan penduduk yang masih relative kurang.

2.        Kesediaan tenaga ahli luar negeri yang ingin mengelolah/menggali sumber kekayaan alam kita.

c)      Kependudukan :

1.      Penyebaran penduduk ke seluruh wilayah Indonesia dan kepadatan penduduk yang belum merata di wilayah luar Jawa, menyebabkan kerawanan perbatasan dengan negara tetangga.

2.      Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat kita terhadap fungsi dan makna ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia.

2.      Ancaman Unsur Panca Gatra

a)      Ideologi :

1.      Masih adanya sikap sekelompok masyarakat kita yang belum menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Tindakan para pejabat negara kita yang overacting terhadap pelaksanaan Pancasila dan demokrasi Pancasila.

3.      Usaha-usaha para penganut PKI dan anteknya yang ingin merubah pancasila dengan ideologi komunis.

b)      Politik :

1.      Adanya usaha penyimpangan dari kelompok tertentu yang tidak setuju dengan sistem politik demokrasi Pancasila.

2.      Kegiatan oknum organisasi peserta pemilu (OPP) yang menyebarkan isyu-isyu bahwa sistem politik kita tidak demokratis.

3.      Kegiatan provokator dalam Pemilu, yang tidak melaksanakan Pemilu secara tanggungjawab.

4.      Masih adanya sikap sekelompok tertentu, yang belum memahami tentang kehidupan politik Indonesia.

c)      Ekonomi :

1.      Tingkat atau kualitas para pekerja Indonesia (TKI) yang masih rendah.

2.      Masih keterbatasan kemampuan modal perekonomian kita.

3.      Adanya kegiatan kelompok ekonom mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.

4.      Masih adanya penerapan sistem ekonomi lain yang tidak diterapkan di Indonesia oleh golongan atau kelompok tertentu.

d)     Sosial Budaya :

1.      Masih adanya oknum yang menerapkan konsep individualis yang mengorbankan orang lain.

2.      Beredarnya kaset video biru yang tidak terkontrol, yang menunjukkan kesenangan dan perilaku budaya dan adat asing, sehingga dapat merusak moral bangsa.

3.      Keengganan generasi muda, untuk mempelajari budaya asli daerahnya dan budaya nasional.

4.      Adat istiadat daerah yang tidak menunjang pembangunan nasional.

e)      Hankam :

1.      Adanya kegiatan kelompok ekstrim yang menghasut masyarakat untuk menentang pemerintahan yang sah.

2.      Usaha-usaha sisa-sisa G.30.S/PKI yang mempengaruhi rakyat Indonesia untuk tidak mau melaksanakan Siskamling.

3.      Sikap masyarakat tertentu yang melimpahkan urusan keamanan kepada aparat keamanan saja.

4.      Tindakan agressor/intervensi dari negara lain terhadap negara kita.

Tugas Softskill : Wawasan Nusantara

Tugas Softskill : Wawasan Nusantara

1.            Pengertian Wawasan Nusantara

·         Menurut Prof.Dr. Wan Usman

          Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air nya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

·         Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

·         Menurut Ketetapan  MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.

1. Unsur dasar Wawasan Nusantara

·         Wadah ( contour)

                Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

·         Isi ( content)

                Merupakan aspirasi bagsa yag berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.

Isi menyangkut dua hal yaitu:

1.      Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan.

2.      Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

·         Tata laku ( Conduct)

                Hasil interasi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari:

1.      Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia .

2.      Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

2.         Kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara

1. Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang di yakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara structural dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan secara instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernsyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi  menjelaskan bahwa fungsi wawasan nusantara:

1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia
2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakkan dan strategi pembangunan nasional
3. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasioanalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasioanal dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi  menjelaskan bahwa tujuan wawasan nusantara adalah :

1. Tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial
2. Tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan Negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan keadilan sosial dan perdamaian abadi
3. Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan, geopolitik dan Dasar pemikiran wawasan nasional yang dipakai Negara Indonesia.

1. Paham kekuasaan Indonesia

Dalam google www.wilayahperbatasan.com bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan:’’ bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Maka wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan.

1. Geopolitik Indonesia

Indonesia menganut paham Negara kepulauan berdasarkan Archipelago concept yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebaga Negara kepulauan.

1. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia

Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dalam kondisi nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang dan kesejarahan Indonesia.

Untuk penjelasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari:

• Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

Wawasan nasional merupakan pancaran dari pancasila oleh kerena itu menghendaki terciptanya kesatuan dan persatuan dengan tidak menghiangkan cirri,sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa,etnis dan golongan).

• Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan

Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah territorial yang dibuat oleh belanda yaitu “territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939),  dimana lebar laut wilayah/territorial Indonesia adalah 3 mill diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.

TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada 13 desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya: ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis

Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.

Tujuan deklarasi juanda sebagai berikut:

1)            Perwujudan bentuk wilayah Negara kesatuan republic Indonesia yang bulat dan utuh

2)            Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan

3)            Peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara kesatuan NKRI

Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Zona laut territorial

Batas laut territorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar kearah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungakan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

1. Zona landas kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua, kedalaman lautnya kurang dari 150 m. Adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut.

1. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil kearah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pengumuman tentang ZEE dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 maret 1980.

Melalui konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia ke-3 tahun 1982, pokok-pokok Negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept Negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE dan landas kotinen Indonesia. Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan dengan menegakkan kedaulatan dirgantara yaitu wilayah Indonesia secara vertical terutama dalam memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit  ( GSO ) .

Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan melekat pada bumi dimana suatu Negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang udara, ruang daratan dan ruang lautan merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

• Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya

Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial antara anggota – anggotanya.

Berdasar ciri dan sifat kebudayaan masyarakat Indonesia sangat hiterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan  terbatasnya masyarakat terdidik.

Proses sosial dalam menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi/ kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

• Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan

Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita – cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah.

Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan dan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908 ) dan sumpah pemuda (1928).

Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.

1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosisl budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional indonesia merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasinal untuk mencapai tujuan nasional.

1. Implementasi Wawasan Nusantara

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercemin pada pola piker, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara.

a)      Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan  iklim menyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis,mewujudkan pemerintahan yang kuat ,aspiratif , dipercaya.

b)      Implementasi dalam kehidupan Ekonomi , adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

c)      Implementasi dalam kehidupan sosial budaya  adalah menciptakan sikap batiniah dan lahirniah yang mengakuai, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.

d)     Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan,adalah menumpuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap WNI.

1. Sosialisasi Wawasan Nusantara:

• Menurut Sifat /cara penyampaian

1. Langsung = >ceramah,diskusi,tatap muka
2. Tidak langsung=>media massa

•  Menurut metode penyampaian

a)      Ketauladanan

b)      Edukasi

c)      Komunikasi

d)     Integrasi

Materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami.

1. Tantangan Implementasi Wasantara

1)      Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara maju dengan Buttom Up Planning,sedang untuk Negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasinal berupa GBHN.  Kondisi Nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas.

2)      Dunia Tanpa Batas

a)      Perkembangan IPTEK

Mempengaruhi pola , pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan.

b)      Kenichi Omahe dalam buku Borderless Word dan The End of Nation State menyatakan: dalam perkembangan masyarakat global,batas-batas wilayah Negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap.

Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara , mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir , pola sikap dan pola tindak didalam bermsyarakat , berbangasa dan bernegara.

3)      Era Baru Kapitalisme

1. Sloan dan Zureker

Dalam  bukunya Dictionary of Economics menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.

1.  Lester Thurow

Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan dalam  era baru kapitalisme harus  membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.

4)      KesadaranWarga Negara

1. Pandangan Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban

Manusia Indonesia mempunyai kedudukan , hak dan kewajiban yang sama.Hak dan Kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

1. Kesadaran Bela Negara

Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan ,kesenjangan social ,memberantas KKN ,menguasai Iptek , meningkatkan kualitas SDM , transparan dan memelihara persatuan.

Tugas Softskill : Analisa Pelangaran HAM

Analisa Kasus Pelanggaran Ham Terberat

POSISI KASUS : Kasus Marsinah

                Marsinah (10 April 1969?–Mei 1993) adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama tiga hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat.
                Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk) dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya), menyimpulkan, Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Marsinah memperoleh Penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun yang sama.
Kasus ini menjadi catatan ILO (Organisasi Buruh Internasional), dikenal sebagai kasus 1713.
                Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan, namun di sisi pengusaha berarti tambahannya beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, Karyawan PT. Catur Putera Surya (PT. CPS) Porong membahas Surat Edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT. CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp 1700 menjadi Rp 2250.
                Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Perkasa yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo.
3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.
                4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan ont diterima, termasuk oleh buruh yang absen.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.
                Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.
                Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den Intel Brawijaya.
                Delapan petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku Kepala Personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap, mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam V Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat control dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Pemilik PT CPS, Yudi Susanto, juga termasuk salah satu yang ditangkap
                Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto, Trimoelja D. Soerjadi, mengungkap adanya rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah.

                Secara resmi, Tim Terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsinah. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah Anggota TNI.
                Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan, Suprapto (pekerja di bagian ontrol CPS) menjemput Marsinah dengan motornya di dekat rumah kos Marsinah. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah tiga hari Marsinah disekap, Suwono (satpam CPS) mengeksekusinya.
                Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar empat hingga 12 tahun, namun mereka naik banding ke Pengadilan Tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni). Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah “direkayasa”.


ANALISA KASUS
Didalam Posisi kasus yang sudah ada di atas, adapun kasus tersebut masuk dalam katagori pelanggaran ham Berat karena di dalam perincian mengenai posisi kasus diatas terdapat salah satu unsure yang memuat mengenai unsure-unsur pelanggaran HAM Berat yakni Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 ( Unsure Kejahatan Kemanusiaan ), dan juga mengandung unsure pelanggaran hak asasi manusia mengenai hak hidup sebagaimana yang tercantumkan dalam ICCPR. Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, dalam pasal ini menyebutkan bahwa:
“Kejahatan terhadap kemanusiaan … adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a. Pembunuhan;
b. Pemusnahan;
c. Perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. Penyiksaan;
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. Penghilangan orang secara paksa;
j. Kejahatan apartheid.

                Adapun Mekanisme yang harus di ambil dalam penyelesaian kasus ini yakni mekanisme yang mengarah kepada departemen apa yang berhak untuk melakukan proses penyelesaian kasus ini. Departemennya yakni Komnas HAM dan jaksa agung sebagai departemen tertinggi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat.

Adapun peruses yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dan juga jaksa agung sendiri yakni sebagai berikut :
1. Tahap Penyelidikan ( Komnas HAM )
2. Tahap Penyidikan ( Jaksa Agung )
3. Tahap Penuntutan ( Jaksa Agung )
4. Pemeriksaan Di Pengadilan HAM

Sumber: Diolah dari UU No 26 Tahun 2000

Demikian tahap-tahap yang akan dilalui untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat ini yakni Kasus Marsinah.